Hidup bukan sekedar kata,itu mengilhami dan menginspirasi semua orang

badan hukum pendidikan

PERAN MAHASISWA MENYIKAPI UU BHP
Pendidikan merupakan salah satu cara dalam melakukan transformasi pemikiran sehingga bentuk dan proses pendidikan yang berlangsung dalam sebuah negara memberikan sumbangan besar bagi terwujudnya suatu pemikiran
Salah satu peran pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan yaitu dengan mengesahkan rancangan undang-undang badan hukum pendidikan ( RUU BHP). Efeknya banyak terjadi pro –kontra di berbagai kalangan akademisi tentu yang berakibat Marak terjadi kericuhan di berbagai tempat penolakan
Hal yang menjadi unsur penolakan dari para akademisi tersebut dinilai akan merugikan sector pendidikan bagi mayarakat terutama dari tingkat dasar hingga ke perguruan tinggi karena syarat utama untuk memauki lembaga pendidikan adalah kemampuan finansial mayarakat bukan karena kemampuan berfikir / kecerdasan seseorang sehingga tidak adalagi keberpihakan kepada mayarakat miskin.
Kalau kita meneliti lebih jauh dalam UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 53, lembaga pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah dan masyarakat harus berbentuk Badan Hukum Pendidikan (BHP). Dalam pasal 47 ayat 2 dinyatakan bahwa sumber pendanaan pendidikan adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Menurut pasal 49 ayat 3, pendanaan pendidikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada lembaga pendidikan diberikan dalam bentuk hibah. Bagaimana peran masyarakat dinyatakan oleh pasal 54 ayat 2, yakni masyarakat memiliki peran sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna. Adapun yang dimaksud dengan masyarakat dijelaskan oleh pasal 54 ayat 1 yaitu individu, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan.
Komersialisasi pendidikan di sebuah perguruan tinggi bukan hanya merugikan mahasiswa sebagai pelaku yang mengenyam pendidikan namun juga merugikan dosen yang menjadi pengajar karena sistemnya pun akan berubah dimana setiap dosen akan dikontrak pada sebuah perguruan tinggi negeri yang telah BHP dalam kurun waktu 2 tahun atau lebih. Hal ini juga lebih merugikan lagi dengan sistem pendidikan akan sering berubah-ubah karena sebagai pelaksana pendidikan.
Perbedaan persepsi antara mahasiswa dengan pemerintah yang menimbulkan pro-kontra . karena kalau dibandingkan dengan kaidah yang telah ditulis pada UUD’45 pasal 31 ayat ; 1 yang berbunyi “setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan”. Hasilnya Peran pemerintah tidak lagi focus dalam mengurus dan melayani pendidikan bagi masyarakat, karena lebih mengedepankan kemampuan finansial mayarakat. Dengan menyewakan tempat bagi para aktivis mahasiswa dalam menjalankan berbagai kegiatannya.
Mahasiswa tetap terus melakukan pergerakan aksi penolakan terhadap UU BHP yang membuat sistem pendidikan di Indonesia dengan mudah terkontaminasi oleh pihak asing terutama Negara – Negara maju yang berbasis kepentingan ideologi Kapitalis-Sekuler seperti Amerika, Jepang, IMF. Negara maju tersebut meminjamkan sejumlah modal kepada perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia dengan syarat harus adapula indutrialisasi di kampus, dan berbagai kebijakan otonomi kampus yang bisa memberikan keuntungan bagi mereka.
Mahasiswa beranggapan bahwa dengan menerapkan otonomi industrialisasi akan menjadikan perguruan tinggi menjadi boneka permainan industrialisasi pihak asing. Pergerakan mahasiwa bukan hanya disitu saja, pada tanggal 26 Juni 2009 bertempat di Surabaya . pergerakan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Se-Indonesia meminta Megawati selaku calon presiden untuk menandatangi kontrak perjanjian bahwa akan menghapuskan undang-undang BHP. Namun , hal ini belum tentu bisa dilaksanakan sesuai wacana karena masih dalam perencanaan . tapi harus tetap menjadi ikhtiar bersama, pendekatan secara menyeluruh kepada para pemimpin yang peduli dengan nasib pendidikan di Indonesia menjadi harapan bahwa pendidikan Indonesia menjadi lebih baik , yaitu berpihak pada rakyat kecil(karimaberkarya.wordpress.com)

hubungi YM : khara_cinta@yahoo.com

Comments on: "badan hukum pendidikan" (2)

  1. badan Hukum???? masih pro dan kontra…. Info yang sangat menarik, trim’s

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Awan Tag

%d blogger menyukai ini: